Siapa kah yang paling Korup di Indonesia?


Siapa kah yang paling Korup di Indonesia?

Indonesia itu menurut UUD penganut Trias Politika++. Ada institusi:
(1) Yudikatif (MA, PT, PN) serta aparat hukum seperti Polisi dan Jaksa),
(2) Eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda),
(3) Legislatif (DPR, DPD dan DPRD) serta Politisi Parpol
4) Auditor (BPK dan BPKP) serta Inspektorat di Pemerintahan.

Nah jika menggunakan fenomena Operasi Tangkap Tangan KPK atau pun Status terdakwa dari penyelidikan KPK maka yang paling sering ketangkap itu adalah Pejabat Pemerintah, Aparat Hukum (Hakim, Jaksa dan Polisi) serta Politisi baik anggota DPR/DPD/DPRD maupun Parpol lah yang paling sering ketangkap KPK.

Kenapa jarang sekali terdengar para Auditor negara baik eksternal Auditor BPK atau Internal Auditor BPKP atau Sistem Pengendalian Internal Inspektorat Jenderal DITANGKAP KPK?

Kira-kira apa artinya ini semua yah?
A) Apakah Auditor kita relatif lebih jujur dari pada Birokrat, Politisi atau Aparat Hukum? Kalau ini yang terjadi maka bangga juga daku menjadi bagian yang pernah belajar Ilmu Audit, ternyata ini profesi yang bersih dari korup di Indonesia. Padahal kalau baca banyak kasus di LN malah auditor ini paling banyak lakukan skandal 🙂

B) Atau kah Auditor itu bukan sebuah peran penting sehingga bukti hasil audit laporan keuangan itu TIDAK ada pengaruh apa2 bagi institusi yang diaudit sehingga profesi yang tidak sexy dan tidak basah untuk melakukan korupsi?

C) Atau kah Auditor di Indonesia terlalu canggih untuk bisa dijerat secara hukum?

Aku kok berasumsi point (B) yang lebih mendekati kebenaran di Indonesia sehingga kenapa Auditor di Indonesia jarang ketangkap KPK. Soalnya profesi dan hasil kerja auditor di Indonesia belum terlalu signifikan manfaatnya. Jadinya, orang tidak peduli dengan hasil audit yang akibatnya profesi audit pemerintah tidak terlalu sexy dibandingkan jadi birokrat pemerintah, politisi atau aparat hukum.

Menurut anda bagaimana?

Dari Tepian Lembah Sungai Elbe

Iklan

One thought on “Siapa kah yang paling Korup di Indonesia?

  1. mungkin pak FR sudah baca atau mungkin terlewat berita BPK vs KPK baru aja terjadi

    https://news.detik.com/berita/d-3520901/suap-opini-wtp-kpk-sejumlah-orang-kemendes-dekati-auditor-bpk

    XXXXX

    Salam Jeng Rianti,

    Tidak ada yang terlewat dalam membaca hal ini. Itu ditangkapnya BPK adalah sebuah proses cek and ricek yang memang harus ada. BPK yang mengaudit harus ada lembaga lainya yang mengeceknya. Seperti itulah sistem pengendalian internal yang benar sehingga jika ada yang menyimpang bisa ditangkap, lalu dikoreksi.

    Bukan malah ambil kesimpulan atas kejadian ini; BPK secara lembaga itu tidak benar buktinya ada auditor yang ketangkap KPK, hanya karena kejadian kasus diatas.

    Jadi logika pengendalian internal itu sudah betul:
    1. Eksekutif diawasi legislatif, dimana korupsi yang terbesar di eksekutif atau legislatif?
    Jawab jelas di eksekutif karena mereka yang memegang anggaran. Apakah legislatif tidak bisa korupsi? Jawabnya bisa, jika dia “kongkalikong” dengan eksekutif. Jadilah, legislatif bukanya mengawasi tapi justru KKN.

    2. Untuk agar Eksekutif terlidungi korupsinya karena dia bisa saja KKN dengan legislatif yang seharusnya mengawasi eksekutif maka diauditlah itu eksekutif dan juga legislatif dengan lembaga Auditor seperti BPK atau BPKP. Apakah BPK atau BPKP tidak bisa korupsi? Jelas bisa tapi korupsi pasti itu hasil KKN dengan eksekutif. Jadi, dimana2 titik masuk korupsinya di eksekutif.

    3. Lalu agar kejahatan2 KKN lembaga diatas eksekutif, legislatif dan auditor itu bisa diberantas maka digunakan sistem pengadilan yang independen seperti MA/PT/PN dan MK. Tapi apakah mereka steril dari korupsi? Jelas tidak mereka bisa saja KKN dengan ke-3 lembaga diatas tapi paling utamanya KKN-nya dengan eksekutif.

    4. Lalu dibuatlah sistem internal investigator yang kita kenal dengan KPK. Agar KPK ini relatif steril dari KKN maka kekuasaan KPK “amat minim” yaitu cuma mencari kesalahan2 yang dilakukan oleh Eksekutif, Legislatif dan Auditor. Nah, klo BPK yang ditangkap KPK itu adalah dalam konteks pengawasan internal sedang berjalan sehingga KKN antara Eksekutif dan BPK dapar ditangkap.

    Jadi memaknainya yah seperti itu saat ada anggota BPK yang ditangkap. Sebuah sistem negara yang korup seperti Indonesia fenomena ditangkapnya BPK itu adalah hal yang bukan “langka”. Jangan kaget juga yah di KPK pun ada kok kasus bermasalah yaitu AKBP Brotoseno yang disinyalir tidak profesional menyidik tentang Angelina Sondakh. Untung KPK bisa “mengamputasi” persoalan ini dengan cepat. Jadi, kasusnya cuma kecil.

    Jadi, yang perlu dimaknai kasus BPK ditangkap oleh KPK dalam sebuah negara korup itu bisa aja terjadi. Hanya yang perlu dipahami sistem internal kita secara struktur sudah on the track, tinggal secara kualitas moral saja yang harus semakin hari semakin baik.

    Salam Tabik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s