„Bola Panas“ DPR dan Hadiah Pinalti buat Jokowi


article-2134658-12C4D6B6000005DC-832_634x297DPR baik KIH dan KMP melakukan blunder terburuk dalam politik. Bagaimana mungkin „fit and proper test“ bisa meluluskan seseorang yang sudah berstatus tersangka korupsi untuk menjadi Kapolri. Alasannya kelulusannya pun begitu amat ceroboh saat DPR menyetujui Budi Gunawan (BG) jadi Kapolri yaitu mengembalikan „bola panas“ ke Jokowi. Alasan ini tercermin dari repotase Kompas yang berjudul: Loloskan Budi Gunawan, KMP Sengaja Beri “Bola Panas” untuk Jokowi (Kamis, 15 Januari 2015 | 07:41 WIB).

Jadi, motivasi DPR (sebuah instititusi terhormat) meluluskan tersangka BG jadi Kapolri adalah agar Jokowi secara politik berada dalam dilemma yaitu berhadapan dengan KPK atau menghadapi interpelasi DPR. Seperti inilah tujuan DPR menyetujui seorang tersangka korupsi menjadi pejabat negara. Benar-benar motivasi jahat dalam pengambilan keputusan di level negara. Padahal sejatinya, alih-alih DPR mengembalikan bola panas untuk menyulitkan Jokowi, yang terjadi justru Jokowi menerima hadiah pinalti!

Mari kita pahami apa yang terjadi secara logis dan rasionalis dingin:

Pertama: Dengan meluluskan seorang yang berstatus tersangka korupsi dalam „fit and proper test“ ini berarti memberikan legitimasi mutlak di depan rakyat bahwa DPR itu sarang para koruptor.

DPR lupa saat Jokowi mengajukan BG jadi calon tunggal Kapolri, BG masih berstatus warga negara sipil biasa. Tidak ada status hukum yang melekat padanya. Memang ada sinyalemen kuat penolakan dari ICW dan masyarakat anti korupsi. Memang ada pernyataan bahwa KPK memberi „stabilo“ merah pada BG. Hanya terlepas pro kontra itu semua, BG saat dicalonkan oleh Jokowi tidak punya status apa-apa dari sudut hukum. BG adalah warga negara biasa yang berhak untuk dicalonkan. Apalagi Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) sebagai lembaga resmi pengawas polisi merekomendasikannya. Jadi, pada saat Jokowi mengajukan BG tidak ada cacat hukum yang melekat pada status BG.

Masalahnya, saat „fit and proper test“ berlangsung, BG itu sudah dinyatakan berstatus TERSANGKA korupsi oleh KPK. Ini jelas status hukum BG yang harus menjadi pertimbangan mutlak dalam „fit and proper test“. Bagaimana mungkin orang berstatus tersangka korupsi bisa lolos dalam tes untuk menjadi Kapolri? Jadi, apa gunanya “fit and proper test” itu? Atas kecerobohan ini, DPR jelas semakin kehilangan kredibilitas moral. KMP pun sebagai oposisi akan semakin kehilangan greget untuk mendapat kepercayaan rakyat menjalani tugas oposisi. Ini sesungguhnya kerugian yang tidak ternilai bagi DPR termasuk KIH apalagi KMP.

Kedua: Bagi Jokowi ini sama saja diberi HADIAH tendangan PINALTI. Ini bukan kiriman “bola panas” seperti dalam fantasi DPR. Jokowi justru akan mudah meng-GOL-kan “bola panas” ini ke gawang lawan politiknya dan memberi sekor 1 : 0 buat rakyat Indonesia dalam perjuangan melawan korupsi.

Buat Jokowi itu mudah saja untuk bersikap. Tidak ada itu dilemma yang akan dihadapi Jokowi seperti harapan Politisi Gerindra bahwa Jokowi akan menghadapi KPK atau interpelasi DPR. Itu para politisi KMP sedang berfantasi saat mereka berpikir Jokowi seakan-akan berada dalam posisi sulit. Untuk lolos dari kondisi ini sederhana saja yang dilakukan Jokowi: „TUNDA pelantikan BG jadi Kapolri sambil menunggu KPK memberikan status hukum tetap!“ Setelah ada status hukum tetap dari KPK; apakah dinaikkan menjadi TERDAKWA atau dibebaskan dari segala tuduhan, maka Jokowi bisa ambil keputusan dengan tenang.

Jika BG naik statusnya menjadi TERDAKWA maka Jokowi tinggal terbitkan surat untuk menganulir BG jadi Kapolri. Sebaliknya, jika status BG dibebaskan dari tuduhan alias tidak bersalah maka segera dilantik menjadi Kapolri. Dari kondisi ini, dimana letak dilemmanya buat Jokowi? Jadi keputusan DPR yang mayoritasnya KMP yang meloloskan BG itu BUKAN-lah tendangan „bola panas“ ke arah Jokowi, melainkan „Foul“ alias „handball“ di kotak pinalti KMP sehingga menghasilkan hadiah tendangan pinalti buat Jokowi!

Masalahnya, saat akan mengeksekusi pinalti Jokowi menghadapi teror. Ibarat sepak bola Liga PSSI pasti dipenuhi oleh para bandar judi dan cukong mafia. Nah para penjudi kakap dan bandar mafia baik yang berada di KIH dan KMP ini tidak ingin Jokowi cetak gol untuk kemenangan rakyat dalam perjuangan menghadapi korupsi. Jadilah mereka semua meneror Jokowi supaya gagal dalam mengeksekusi. Hingar-bingar dan kebisingan yang penuh ancaman yang terjadi saat ini adalah dalam rangka membuat agar Jokowi gagal mengeksekusi hadiah pinalti indah ini, yang notabene disebabkan karena kesalahan DPR.

Doakan saja Jokowi bisa jernih dalam mengambil keputusan. Semoga Jokowi bisa fokus pada satu hal saja bahwa dia mengutamakan nuraninya dalam mengambil keputusan untuk memerangi korupsi demi kepentingan rakyat. Ini sebenarnya eksekusi yang amat mudah bagi Jokowi. TETAPI jika Jokowi gagal maka habislah kredibillitas moralnya di mata rakyat. Eksekusi mudah, hanya saja TIDAK ada kata maaf jika gagal!

Ketiga: Buat rakyat Indonesia ini menyadarkan kita semua bahwa sudah saatnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar mencabut hak „fit and proper test“ DPR dalam menguji kelayakan pejabat publik. DPR ternyata institusi yang tidak layak mempunyai hak istimewa tersebut. Para koruptor justru diloloskan dari “fit and proper test”. Sangat mungkin malah ini menjadi pintu masuk politik uang anggota dewan untuk memeras calon pejabat publik agar lulus ujian ini. Jadi, hak DPR untuk melakukan “fit and proper test” lebih banyak mudharat-nya dari pada manfaatnya. Semoga saja para pakar hukum Tata Negara yang tahu tentang UU kita ada yang bersedia memperjuangkannya.

Hanya saja “fit and proper test” tetap perlu dilakukan. Ke depan seharusnya pihak yang melaksanakan tes ini adalah lembaga yang kredibel. Akan lebih baik KPK, PPATK dan dibantu Lembaga Audit Negara seperti BPK dan BPKP yang melakukanya. Ini jauh lebih valid untuk melihat jejak rekam seorang calon pejabat publik apakah punya catatan korup atau tidak.

Jadi, sejatinya fenomena DPR (dan KMP termasuk didalamnya) meloloskan seorang tersangka korupsi dalam “fit and proper test” adalah hadiah pinalti buat Jokowi. Rakyat Indonesia saat ini sedang berdebar apakah Jokowi bisa melakukan eksekusi dengan baik. Jika Jokowi berhasil maka akan bergembira lah seluruh rakyat. Sebaliknya, jika Jokowi gagal maka jadilah Jokowi pecundang yang memilukan dan seluruh rakyat Indonesia pantas menangis atas peristiwa tragis ini.

Hanya satu hal hikmah yang pasti pantas kita syukuri bahwa kemelut BG ini adalah momentum terindah bagi kita semua: apakah arti revolusi mental yang dijanjikan oleh Jokowi itu? Akankah Jokowi sebagai pengagung revolusi mental akan melantik seorang tersangka korupsi sebagai orang nomor 1 di lembaga penegak hukum? Apakah revolusi mental itu janji angin sorga atau sebuah komitmen?

Semoga saja itu sebuah komitmen! Jika janji surga, maka saatnya tetap optimis dan energik untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi 🙂
Kecewa atau bahagia das Leben muss weitergehen, life must continue… 🙂

Dari Tepian Lembah Sungai Elbe

Iklan

3 thoughts on “„Bola Panas“ DPR dan Hadiah Pinalti buat Jokowi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s