Neolib vs Pro Rakyat


by-tiago-hoisel

Neolib vs Pro Rakyat

Banyak para ekonom neolib pura-pura pro rakyat dan pura-pura nasionalis. Kadang rakyat tertipu dibuatnya. Cuma sebenarnya bagaimana sih memahami seorang ekonom itu antek neolib?

Jangan khawatir, gampang kok itu untuk menjawabnya. Jika seorang ekonom sibuk bicara modal asing di pasar modal Indonesia, sibuk bicara tentang privatisasi BUMN, sibuk bicara bahwa dari pada kekayaan alam kita belum bisa kita kelola maka sebaiknya kita serahkan pada asing, lalu sibuk membiarkan seluruh pasar kita dikuasai barang import maka itu sesungguhnya itu indikator nyata dia penggemar mahzab ekonomi Neolib 😀

Tentu saja para neolib ini akan akan menyangkal dan akan bilang bahwa mereka itu pro rakyat. Mereka akan membuat kesaksian palsu dengan bilang bekerja untuk rakyat. Jawaban ini jelas tidak sesuai dengan spirit neolib yang pro pasar. Sudah jelas-jelas neolib itu memberikan kebebasan pasar untuk melakukan apapun dengan peraturan seminimal mungkin, mana bisa mereka pro rakyat? Dimana-mana pasar itu akan didikte oleh pemilik modal, dan sebagian besar rakyat itu sudah pasti cekak ndak punya modal.

Ghalibnya pemilik modal itu maka mereka akan greedy babat habis semua yang bisa dia babat. Lingkungan rusak karena eksploitasi, nimbung barang agar bisa dijual mahal, sistem ijon karena dia punya modal, bahkan yang paling keren adalah menipu membuat laporan keuangan palsu, pengakuan kekayaan palsu melalui derivatif, dll adalah sifat greedy pengusaha. Oleh Ekonom neolib akan „dibiarkan“ subur praktek ini, dengan alasan selama tidak terbukti melakukan tindakan kriminal maka boleh. Jadi, rakyat dapat apa dari semua ini?

Masalahnya, banyak simpatisan neolib ini bilang memangnya Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Sosial mampu mensejahterakan rakyat? Mari kita bedah singkat seperti apa ekonomi pro rakyat itu. Seperti apa sih yang ingin diperjuangkan oleh para Ekonom Mahzab Ekonomi Kerakyatan? Jawabnya, dalam ekonomi pro rakyat itu mestinya tugas pemerintah itu minimal ada 5 untuk mengatur pasar supaya pemilik modalnya tidak ada yang greedy, yaitu:

1. Pemerintah Sebagai Pengintervensi Pasar. Pemerintah tidak segan-segan mengintervesi harga terutama harga kebutuhan primer yang menyangkut banyak orang banyak. Harga sembako, susu, harus diintervesi sehingga semuanya terjangkau. Tidak bisa diserahkan 100% dengan mekanisme pasar apalagi pada suasana seperti Lebaran, Tahun Baru, dll. Pemerintah harus punya kekuatan untuk mempengaruhi supply-demand khususnya sembako supaya terjangkau. Jadi misalkan Bulog itu bukan dikerdilkan tapi direvitalisasi fungsinya untuk mampu intervensi pasar. Jadi, jika ada ekonom yang bilang pasar tentukan keseimbangan sendiri terutama menyangkut sembako maka ini ekonom yang tidak pro rakyat.

2. Pemerintah Subsidi aktivitas Ekonomi untuk menjamin standard minimal kesejahteraan rakyat terutama 3 bidang: Pendidikan, Kesehatan dan Transportasi Massal harus terjangkau pada seluruh rakyatnya. Negara yang biaya kesehatan, pendidikan dan transportasi massalnya mahal itu jelas bukan ciri pemerintah yang mahzab ekonominya pro rakyat. Ini harus terjangkau melalui subsidi. Jika anda tanya dari mana dananya? Melalui kebijakan Fiskal/Pajak.

3. Pemerintah jadi pemain dalam dalam perekonomian, pemerintah BUKAN cuma regulator. Caranya bagaimana? Dengan BUMN dan BUMD-nya. Pada negara-negara yang ekonomnya pro rakyat maka BUMN dan BUMD-nya umumnya maju bahkan amat maju. Mereka pantang menjual BUMN-BUMD yang memang untung dan prospektif ke swasta apalagi sampai jatuh ke asing.

Nah, hal-hal yang menyangkut pengelolaan kekayaan alam, BUMN dominan disini, bahkan kalau menyangkut pengelolaan urusan kepemilikan tanah maka Pemerintah lebih dominan dari pada swasta. Ndak ada itu swasta menguasai tanah dan properti negara semena-mena luasnya untuk kepentingan bisnisnya sendiri. Hak guna boleh tapi hal milik itu pemerintah.

4. Pemerintah Sebagai pembuat Peraturan Peraturan ketat, dimana pelaku pasar tidak bisa bebas menguasai pasar dan penguasaan atas segment pasar umumnya dibatasi. Jadi ndak bisa ada 1 perusahaan mengusai pasar begitu dominan Ini harus diatur sehingga semua punya porsi.

5. Pemerintah Sebagai Wasit atau Hakim Pemerintah akan menghukum pelaku pasar yang melanggar aturan ketat pemerintah. Jadi, meskipun mereka tidak melakukan tindakan kriminal tetapi jika melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan dihukum. Jadi, tidak bisa investor atau bank (apalagi asing) seenaknya terbitkan surat derivatif bodong untuk ambil keuntungan dan dijual di negara kita.

Jadi, jika sebuah system Ekonomi sangat serius menjalankan 5 hal tersebut maka bisa dikatakan mereka adalah Ekonom yang pro kesejahteraan rakyat banyak.

Dari Tepain Lembah Sungai Elbe

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s