Hapus Pilkada Tingkat I dan lakukan Pilkada Langsung hanya TK II


20140904_114357_Pilkada_LangsungDiskusi Pilkada langsung dengan dipilih oleh DPRD adalah diskusi yang tidak relevan. Lebih tidak relevan lagi jika kita menyeretnya pada urusan politik praktis hanya untuk kepentingan Parpol jangka pendek belaka.

Demokrasi kita sudah “on the track”. Yang perlu diperhatikan adalah membangun tradisi politik dan birokrasi yang meritokrasi alias pemimpin, sistem dan institusi itu harus berjalan efektif. Oleh karena itu bagaimana menentukan mekanisme memimpin daerah harus disesuaikan dengan “Job Description”-nya.

Secara manajemen publik kita sudah menyepakati bahwa kita itu Otonomi Daerah Tingkat II bukan Otonomi Tingkat I (sebagai bentuk penolakan Negara Federasi). Ini artinya apa?

Artinya bahwa Otonomi kita itu didelegasikan ke tingkat II. Jika kita sepakat tingkat II adalah otonom maka Bupati/Walikota itu yah harus dipilih langsung oleh Rakyat. Ini harus Pilkada Langsung. Bupati/Walikota bertanggung jawab langsung ke rakyat dengan menjalankan janji kampanyenya. Agar proses bertanggung jawab ke rakyatnya akuntabilitas maka perlu ada DPRD II yang mengawasinya.

Jadi, Bupati/Walikota punya otonomi penuh menjalankan pemerintahnya. Dia tidak bisa dipecat oleh siapapun kecuali terlibat kasus kriminal. Oleh karena itu, Bupati/Walikota harus dipilih langsung.

Lantas bagaimana dengan Gubernur? Saat kita sepakat Otonomi di TK II maka kekuasaan Gubernur sebagai Kepala Daerah itu “melompong”. Jadi birokrasi di Tingkat I benar-benar dibuat sekecil mungkin. DPRD I DIHAPUS karena tidak berguna mengawasi Gubernur karena kekuasaan sebagai Kepala Daerahnya tidak ada.

Lantas siapa yang angkat Gubernur? Gubernur diangkat Presiden seperti Menteri yang diangkat Presiden! Gubernur menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah agar daerah-daerah tingkat II saat menjalankan otonominya berkesesuaian dengan pemerintah pusat. Gubernur tidak membutuhkan wakil Gubernur.

Tugas Gubernur menjadi Pemerintah Koordinator antara Kabupaten/Kota di propinsinya melalui 2 instrumen penting:

1. Persetujuan Distribusi Anggaran Daerah
Jika Gubernur melihat sebuah daerah TK II menjalankan pemerintahnya tidak akuntanbel maka Gubernur bisa menunda atau tidak menyetujui anggaran daerah yang diajukan oleh Pemda TK II

2. Persetujuan Peraturan Daerah
Perda-Perda Daerah baru bisa berlaku setelah Gubernur memberi persetujuan. Ini akan menghindari ketidaksingkronan antara peraturan daerah dengan peraturan di tingkat nasional.

Selain menjadi Koordinator Daerah, tugas Gubernur lainnya adalah membawa aspirasi daerahnya ke tingkat pusat sehingga persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan di level daerah akan diperjuangkan Gubernur di tingkat pusat seperti: pembangunan infrastruktur listrik, jalan, bangunan, area industri, pelabuhan, bandara, bendungan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan lain-lain. Rancangan Pembangunan Infrastruktur Daerah ini menjadi tugas Gubernur untuk dia perjuangkan ke level nasional.

Gubernur juga menyelesaikan persoalan daerah yang tidak perlu sehingga tidak harus dibawa ke pusat seperti ada kepala daerah TK II korupsi maka ijin untuk memeriksanya tidak perlu tunggu persetujuan Presiden. Itu cukup dilakukan Gubernur saja.

Nah kinerja dan performa Gubernur ini diawasi oleh DPD (Dewan Pertimbangan Daerah). Ini juga akan memberdayakan DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang selama ini kalah otoritasnya dibandingkan DPR.


Jika kita sudah melihat Job Description-nya maka jelas bahwa:
1. Bupati/Walikota itu dilakukan melalui Pilkada langsung. Agar hemat biaya maka lakukan secara serentak paling tidak per propinsi atau gabungan beberapa propinsi secara bersamaan.

Lebih bagus lagi jika pelaksanaan Pilkada Daerah ini dilakukan 1 tahun sebelum pemilu. Jadi, koalisi parpol dan politisi itu dilakukan sebelum pemilu diadakan. Ini juga akan membuat pemerintah nasional yang terbentuk akan kuat karena koalisinya sudah terekat sejak Pilkada.

2. Pemilu Nasional dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden/Wapres, DPR, DPD dan DPRD (Hanya tingkat II).

3. Setelah Presiden dilantikan maka menyusun kabinet serta memilih gubernur. Partner kerja Kabinet (Menteri) adalah DPR dan partner kerja Gubernur adalah DPD.

Jadi, dalam hemat saya untuk membangun tradisi meritokrasi dalam demokrasi kita, Pilkada Tingkat II itu dilakukan pemilihan langsung. Untuk Pilkada Tingkat I DIHAPUS. Tentu saja harus diberi kekhususan pada beberapa propinsi yaitu NAD, DKI, DIY serta Propinsi-Propinsi di Papua.

-dari Tepian Lembah Sungai Elbe di awal Musim Gugur-

Iklan

One thought on “Hapus Pilkada Tingkat I dan lakukan Pilkada Langsung hanya TK II

  1. Ping-balik: » Pesta Demokrasi Daerah dan Polemik Penyelesaian Sengketa PemilukadaAnalisa Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s