Beda antara Persepsi Pribadi dan Fakta Sosial/Hukum – Jawaban atas pertanyaan kritis tentang Jokowi-JK vs Prahara.


Jokowi JK (Jokojek) vs Prabowo Hatta (Prahara) 3

Seorang sahabat bertanya ke saya:
Uda Ferizal Ramli, kalau saya, sejujurnya masih belum bisa menjatuhkan pilihan antara kedua pasangan ini. Keduanya punya sisi-sisi yang mengecewakan rakyat, kalau kita mau obyektif menilainya, tidak berat sebelah. Beberapa di antaranya sbb:

Jokowi-JK:
1. Ketidakkonsistenan partai pendukung dalam janji:
– Nasdem, katanya dulu tidak mau jadi partai, ternyata jadi partai.
– PKB, katanya mau mancalonkan Rhoma Irama atau Mahfud MD, koq tiba-tiba JK yang maju.
2. Ketidakkonsistenan Jokowi: sudah janji mau pimpin Jakarta selama 5 tahun, sekarang malah nyapres.
3. Ketidakonsistenan JK: dulu mengatakan “Jokowi tidak layak jadi Presiden karena baru saja diangkat jadi Gubernur Jakarta”, sekarang bersedia jadi cawapresnya.
4. PDIP saat memerintah menjual 13 BUMN.
5. PDIP di Surabaya tolak Dolly ditutup padahal agama manapun tidak ada yang merestui perzinahan. Bagaimana sikap Jokowi nantinya terhadap PDIP. Karena Megawati sudah katakan bahwa “Presiden adalah Petugas Partai.
6. Ketidakkonsistenan Anies Baswedan, dulu menyindir Jokowi dengan blusukannya, sekarang mendukung Jokowi.
7. dan mungkin masih ada lagi.

Prabowo-Hatta
1. Ketidakjelasan penyelesaian kasus HAM yang “katanya” masih melibatkan Prabowo.
2. Track record Hatta Rajasa sebagai Menko seperti yang sudah Uda paparkan di atas.
3. Track record partai-partai pendukung yang kadernya menjadi menteri di kabinet pemerintahan sekarang, bukan hanya dari PKS tapi juga dari partai lain. Tidak tampak memberikan prestasi menonjol.
3. Surya Dharma Ali, salah satu ketua partai pendukung Prabowo-Hatta sekarang jadi tersangka KPK.
4. dan mungkin masih ada lagi.

Yaaa, pemimpin atau calon pemimpin apalagi untuk sebuah negara memang diharapkan hampir sempurna tanpa kekurangan seperti malaikat. Tampaknya perlu shalat istikharah untuk menentukan pilihan tersebut…

TANGGAPAN dari SAYA:

Kasus HAM, Kasus Lapindo, Kasus SDA ditangkap KPK, itu fakta sosial/hukum. Itu TIDAK bisa dibantah. Masa ini dijadikan dasar yang sama kuatnya dengan persepi pribadi terhadap Jokowi-JK?

Sementara tentang tuduhan ketidakkonsistenan Jokowi-JK itu persepsi pribadi belaka, bisa iya benar bisa tidak, tergantung sudut kita memandang. Yang kita bilang tidak konsisten, sangat mungkin justru masyarakat malah bilang dia harus berani terima amanat lebih besar. Nah, klo ini persepsi mau lihat dari mana dan mau berpihak kemana. Selain itu tidak ada bobot kejahatan disana.

Mari saya jelaskan kenapa keberatan ke Jokowi itu persepsi:
1. Nasdem nyata melesat jadi Partai tengah ngimbangi partai lain yang lebih tua. Itu artinya dimata masyarakat dalam demokrasi tuduhan kekonsisten seseorang terhadap Nasdem, DIBANTAH oleh jutaan yang nyoblos Nasdem.

PKB dari awal bilang dukung, JK, MD dan Rhoma. Tolong jangan tutupi fakta klo PKB tidak dukung JK seakan cuma nama MD dan Rhoma. Ini diskusi misleading seakan nama JK itu selonongan.

Nah, dikarenakan PKB ngajukan 3 nama tersebut ke publik dan salah satunya yang akhirnya maju maka ini masih dalam koridor mereka. Kecuali nama JK ndak pernah muncul di PKB.

2. Tuduhan TIDAK konsisten Jokowi di Jkt itu opini sesorang yang dibantah oleh rakyat JKT yang justru memenangi PDIP. Padahal sebelum pileg rakyat JKT tahu bahwa Jkw akan tinggali JKT jika PDIP memang dan bisa calonkan Jkw. Tapi justru malah suara PDIP di JKT melesat besar. Ini berarti restu rakyat JKT agar Jokowi maju jadi Presiden.

Jadi, dari mana datang persepsi Jokowi harus 5 tahun di JKT sementara rakyat JKT sendiri menghendaki dia harus ambil amanat lebih tinggi menjadi presiden?

3. Boleh saja itu dijadikan catatan ketidakkonsistenan JK dan itu jadi alasan tidak milih Jokowi-JK.

Klo saya sih begitu banyak prestasi JK. Juga tidak korup, bersih. Cuma ngurusin dia salah ngomong seperti itu jadi masalah. Seperti kita ndak pernah salah ngomong aja. Tapi klo itu kesalahan najis yang tidak termaafkan pada JK DIANGGAP seberat penculikan, atau Lapindo atau korups SDA, yah ndak usah dipilih si Jokowi-JK

4. Penjualan BUMN dilakukan siapapun termasuk SBY. Jangan juga bilang Habibie tidak lepaskan 10 industri strategis seperti IPTN misalkan yang kita habiskan puluhan trilyun mungkin membangunnya. Itu bukan semata kesalahan presiden, itu karena mahzab ekonomi kita yang para ekonomnya tunduk pada IMF dan WB. Mega memang jual BUMN. Kwik Kian Gie nolak tapi dia kalah dengan ekonom model Boed. Jadilah BUMN dijual. Di masa SBY juga jual obral BUMN terus berlangsung.

Jangan lupa Amien Rais cs melalui UU memberi persetujuan bahkan perintah mengenai persetujuan penjualan BUMN. Memangnya jualan BUMN masa Mega tidak melalui persetujuan Parlemen yang saat itu dikuasai Porosnya Amien Rais?

5. Lah yang ingin nutup Dolly itu tokoh PDIP kok. Klo di PDIP ada juga yang nolak nutup yah memang itulah hidup: selalu ada yang jahat dan baik. Di PDIP juga ada yang jahat dan baik. Ibu Risma jelas didukung penuh oleh PDIP sehingga berani nutup meskipun ada pengurus PDIP lain yang menentang. KECUALI jika Ibu Risma itu dari Partai lain terus ditentang oleh PDIP. Lha wong sama-sama dari PDIP kok.

6. Tuduhan Anies sama dengan tuduhan terhadap JK. Anies sebagai manusia juga ndak sempurna kok. Jika karena hal itu dianggap dosanya seburuk SDA, LHI, Ical dengan Lumpurnya atau PS dengan penculikannya maka jangan dukung Anies.

7. Silahkan klo masih ada lagi, kita teruskan diskusinya…

Cuma penting dicatat: yang jelas pada Jokowi-JK TIDAK ada kejahatan HAM (paling tidak dipecat dari militer melalui keputusan Dewan Kehormatan Perwira), kejahatan Lumpur Lapindo, Anggota Tim Pemenangnya yang ditangkap KPK. Ini lah sejatinya sebuah kejahatan!

Jadi, bersikap kritis dan jangan berhenti mengkritik itu bagus dalam demokrasi TAPI harus bisa bedakan antara basis analisis persepsi kita pribadi, realitas masyarakat serta fakta sosial/hukum. Kita harus bisa bedakan itu sehingga kita bisa memberikan bobot proporsional atas sebuah peristiwa yang memang hidup ini tidak ada yang sempurna…

Dari Tepian Lembah Sungai Elbe

Iklan

2 thoughts on “Beda antara Persepsi Pribadi dan Fakta Sosial/Hukum – Jawaban atas pertanyaan kritis tentang Jokowi-JK vs Prahara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s