Akuntan Indonesia – Profesi yang kurang Progressif!


©1998  EyeWire, Inc.

Semua yang kuliah akuntansi pasti tahu bahwa seorang akuntan itu harus bersikap prudent, penuh dengan kehati-hatian. Akibat, setiap hari selama kuliah seorang mahasiswa akuntansi selalu „dicekoki“ oleh sikap harus prudent maka kelak saat lulus menjadi akuntan mereka mempunya sikap amat konservatif dalam memahami persoalan. Konservatif disini artinya mereka berusaha taat prosedur, taat aturan dan taat pada sistem. Pada negara2 yang sistem, prosedur dan aturannya sudah baik, tertata rapih dan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat maka sikap akuntan yang konservatif ini jelas dibutuhkan untuk menjaga sebuah sistem yang baik ini agar tetap stabil.

Persoalannya, di negara kita itu sistem yang ada, aturan yang ada, prosedur yang ada TIDAK sepenuhnya benar dan baik. Kebanyakan itu didesain justru untuk menguntungkan pihak yang berkuasa. Pada titik ini yang saya rasa, akuntan relatife tidak terlibat aktif berpihak pada kepentingan rakyat misalkan saja seperti pada penentuan Pajak Korporasi yang dibayar relatif rendah pada Negara, pada penentuan elemen biaya di kontrak sharing perusahaan minyak, dll. Para akuntan tampaknya cuma diam dan lebih pada mengikuti saja semua keputusan yang dibuat. Akibatnya, kerja-kerja akuntansi justru malah menguntungkan kepentingan “status quo!”.

Sekali lagi, itu yang dilakukan akuntan memang benar jika mereka berada di negara2 yang mentalitas birokrasi dan pemimpin politiknya baik sehingga kebijakan, aturan dan prosedur yang didesain memang memihak pada rakyat. TAPI buat negara seperti Indonesia yang notabene politisi dan birokratnya penuh dengan para koruptor (meskipun tidak semua, tetap ada yang baik di Birokarsi dan politisi kita) maka akuntan sebagai asosiasi profesi mestinya lebih progressif untuk menawarkan sebuah solusi sistem yang baik bahkan mengusulkan sebuah kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Akuntan itu TIDAK cuma semata-mata membuat laporan keuangan dan mengaudit laporan keuangan! Ahmed Riahi-Belkaoui pernah nulis sebuah dongeng ciamik dalam buku “The New Foundations of Management Accounting” bilang bahwa ilmu akuntansi harus mencakup pilar-pilar:

(1) ilmu akuntansi itu sendiri (yang berhubungan dengan nilai uang) yang transparan sehingga menghasilkan laporan yang bisa dipertanggung-jawabkan,

(2) memberikan solusi untuk mengambil keputusan atas berbagai masalah yang ada,

(3) membangun sebuah organisasi yang baik apakah itu di level bisnis maupun birokrasi,

(4) membangun etika para para pelaku dalam organisasi sehingga perilaku mereka dalam mengelola organisasi serta keputusannya dapat dipertanggungjawabkan

(5) merumuskan strategi yang jitu dan benar

Berangkat dari fondasi itu mestinya para akuntan di Indonesia bisa lebih progresif mempromosikan sebuah sistem transparan dalam organisasi yang efektif dimana perilaku pelakunya dapat dikontrol sehingga keputusannya bisa menyelesaikan masalah yang ada serta dalam koridor strategi yang benar.

Supaya tidak dalam bahasa yang ndaki-ndaki, sebaiknya para Akuntan di Indonesia misalkan mulai aktif dan berpihak pada masyarakat paling tidak dalam 3 hal utama ini (silahkan pembaca ditambah lagi list-nya):

1. Rumuskan secara benar yang berpihak pada masyarakat kontrak2 yang berhubungan dengan eksploitasi SDA kita oleh perusahaan asing!

2. Rumuskan secara benar yang berpihak pada masyarakat tentang Pajak Korporasi sehingga pendapatan pemerintah dari sektor ini benar2 menguntungkan negara!

3. Perjuangkan dan yakinkan pada para aparat hukum supaya fakta akuntansi bisa menjadi fakta hukum.

Misalkan:
Laporan Audit BPK pernah dulu mengatakan bahwa BP Migas (sekarang diganti SKK MIGAS) itu mengalami kebocoran kira2 rata-rata 40 Trilyun per tahun. Mestinya temuan fakta akuntansi ini sudah bisa dijadikan fakta hukum untuk menuntut itu ke ranah hukum.

Atau: Audit BPK mengatakan PLN ada indikasi korups 40 Trilyun, mestinya ini sudah bisa dijadikan fakta hukum awal untuk dilanjutkan ke ranah hukum.

Catatan: Hakim MA Artidjo Alkostar penah menggunakan fakta Akuntansi sebagai fakta hukum saat menghukum denda Angelina Sondakh. Artdjo bilang dasar dia memutuskan si Angie dihukum dengan 40 Milyar karena laporan BPK mengatakan negara dirugikan 40 milyar atas perilaku Angie. Ini berarti Artidjo menjadikan fakta akuntasi sebagai fakta hukum untuk ambil keputusan hukum. Ini bisa menjadi jusriprudensi untuk keputusan-2 pengadilan selanjutnya. Selain itu, mestinya para akuntan bisa lebih mendorong agar aparat hukum mau menjadikan fakta akuntansi menjadi fakta hukum.

Apabila Asosiasi Akuntan mau sedikit lebih progresif saja mempromosikan perannya untuk menjadi solusi persoalan bangsa ini maka peran akuntansi akan signifikant mengurangi salah urus dan korupsi di Negeri Indah Rayuan Pulau Kelapa ini. Untuk Indonesia, sikap akuntan yang konservatif akan secara tidak langsung justru akan mendukung eksistensi „Status Quo“ yang merasa nyaman dengan sistem yang ada yang menguntungkan mereka.

Dari Tepian Lembah Sungai Elbe

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s