Akankah mbak Tutut menjadi “Pahlawan” Demokrasi Indonesia? (2)


(Ini adalah diskusi hangat saya dengan Hasannudin M. Kholil, pakar Politik dari UGM)

(Hasannudin M. Kholil)
Ferr, ada dua komentar. Pertama soal peluang Tutut. Kedua soal pentingnya oposisi.
Soal peluang Tutut. Menurut saya, akan sulit sekali Tutut menang pertarungan di Munas. Sekalipun Pengurus DPD I dan II mengalami dehidrasi logistik yang cukup parah akibat terkuras sumber daya mereka pada pileg 2009, mereka masih cukup rasional untuk menggali dan … Baca Selengkapnyamengangkat Tutut dari kuburan politik.
Terdapat 3 alasan. Pertama, Jaringan dan pengaruh politik Tutut sudah tumpul. Buktinya PKPB, parpol bentukannya, tdk mendapat dukungan rakyat, masuk dalam jajaran partai nol koma.
Kedua, mereka, pengurus Golkar masih berambisi menang pada Pileg 2014. Kalau ini hitung-itungannya, dengan menggunakan asumsi pertama, figur Tutut sama sekali tidak menjual dan memenuhi syarat.
Ketiga, sebagian elite Golkar “kebelet” masuk kekuasaan. Kalau ini hitungannya, figur Tutut sudah pasti masuk kotak, karena seperti tulisan sampeyan sendiri, Tutut justru berkeinginan mengajak Golkar menjadi partai oposisi.

(Ferizal Ramli)
Saya melihatnya berbeda Kang Hasan. Pertarungan memperebutkan Ketum Golkar itu bukan pertarungan Pemiliu. Pak Ical klo pemilu belum tentu laku apalagi dengan kasus Lapindonya. Pak Ical laku karena logistiknya di Golkar. Alasan yang sama Tutut mampu melakukan seperti Pak Ical bahkan sangat mungkin lebih.

Keinginan Golkar di Pemerintahankan itukan keinginan generasi senior Golkar model Agung Laksono yang mengatakan sekarang ini giliran guwe jadi menteri! Generasi Golkar yang lebih yunior belum tentu ngebet di pemerintahan. Konsern generasi yunior Golkar adalah (1) dalam jangka 5 tahun logistik partai terjaga dan (2) Prospek untuk menang 5 tahun lagi.

Jika melihat tokoh, Pak Ical dan MbakTutut sama-2 punya dosalah. Mana sih ang lebih baik? Itu lumpur Lapindo memangnya mau dikemanain? Tutut pun punya stigma ORBA.

Tapi menurut saya, jika Golkar oposisi apalagi 5 tahun ke depan SBY selesai maka itu lebih baik dari pada Golkar bergabung di pemerintah..

(Hasannudin M. Kholil)
Komentar kedua soal pentingnya oposisi.
Secara normatif saya setuju tentang pentingnya politik oposisi sebagai tool check and balances antara cabang2 kekuasaan agar tidak korup.
Cuma saya tidak sepakat dengan gaya simplifikasi sampeyan dalam memetakan masalah. Tulisan sampeyan menyatakan pesan: Tutut menang oposisi mantap, Tutut kalah oposisi mati. Waduh… duh..duh…..

(Ferizal Ramli)
Sampeyan bisa melihat oposisi hidup jika Aburizal menang? Tidak ada 1 pun indikasi yang membuat Pak Ical membawa Golkar oposisi. Klo PDIP sendirian, wah sudah kelelahan dia. Dehidrasi.

Apakah sampeyan akan buat “oposisi ala Pancasila” dimana kita rame-2 jadi partai pemerintah dan rame-2 juga menjadi oposisi pemerintah? Oposisi khas Indonesia yang ndak ada literaturnya?
Klo logika itu yang digunakan, aku malah lebih ndak yakin lagi bahwa itu adalah oposisi. Itu malah sistem yang rusak.
Atau adakah analisa lainnya?

(Ferizal Ramli)
Kang Hasan, bagi saya ada 3 level yang harus diselamatkan.

Level Paling rendah dan paling “tidak penting” adalah orang. Secara ideal saya ingin orang terbaiklah yang menjadi pemimpin. Tapi lebih baik kita mengorbankan orang dari pada mengorbankan institusi dan sistem.

Level yang lebih penting lagi yang diselamatkan adalah Institusi: apakah itu partai atau kelembagaan. Demi kelangsungan kelembagaan maka boleh saja kita mengorbankan seseorang.

Level yang paling penting adalah sistem. Bagi saya sistem demokrasi itu jauh lebih penting diselamatkan. Bagi saya Pak Ical dan Mbak Tutut ndak ada yang lebih baik. Persoalannya siapakah diantara mereka yang mungkin akan mendorong tradisi demokrasi? Klo menuruk saya pribadi, Pak Ical rasanya tidak yah.

Tapi saya bisa salah lho 🙂

(Hasannudin M. Kholil)
Ada rumus baku dalam dunia politik: “Politik itu tidak berada dalam sebuah ruang kosong”. Jadi tidak sesederhana yang sampeyan gambarkan. Energi gerak dunia politik di negara manapun adalah power sharing dan kepentingan.
Ketika konsesi kekuasaan misalnya tidak didapat oleh suatu parpol, atau pemerintah dinilai tidak lagi populer, maka pendulum haluan politik parpol bisa berubah 180 derajat. Begitu sebaliknya. Ini yang menjelaskan kenapa fenomena realiansi politik (beralihnya dukungan politik) jamak terjadi di banyak negara, termasuk di USA ketika sejumlah senator Republik beralih mendukung Obama.
Kasus yg sama bisa terjadi di Indonesia. Terdapat 2 kemungkinan:
Pertama, parpol pendukung SBY pada Pilpres yg tdk mendapat jatah kabinet bisa menyeberang menjadi oposisi.
Kedua, kalau popularitas SBY “ngedrop” karena tdk perform dalam menjalankan pemerintahannya, bisa mendorong parpol yang semula mendukung akan rame-rame menyeberang.

(Hasannudin M. Kholil)
Poin yang ingin saya sampaikan adalah tumbuhnya bangunan Oposisi di Indonesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan gemuruh Munas Golkar yang akan berlangsung. Apalagi kalau dikaitkan dengan figur orang: Tutut atau Ical. Ini terlalu sederhana Kang…
Bicara Ical atau Tutut enaknya ngomongin peluang siapa yang berpeluang menang. Tulisan saya yg… Baca Selengkapnya pertama di atas mencoba menganalisa petanya.
Kalau soal penjaga oposisi banyak sekali variabelnya. Belum lagi variabel Mahkamah Konstitusi yang bisa memotong produk UU kapan saja MK mau jika Presiden dan DPR berselingkuh.
Terakhir saya sepakat sistem demokrasi memang harus terus dijaga dan diselamatkan. Ini pilihan yang tidak bisa mundur lagi.

(Ferizal Ramli)
Kang Hasan, apa yag sampeyan katakan adalah sudut pandang menarik.

Bagi saya oposisi itu “harus” sistemik. Bagi Kang Hasan oposisi itu bisa saja spontansitas. Saya tidak menolak adanya oposisi spontanitas. Tapi saya pikir itu adalah prestasi minimalis.

Saya bicara dalam konteks pakem. Pakemnya sebuah politik dalam demokrasi itu ada institusi oposisi secara formal dan sistemik. Satu atau 2 dari partai gurem bisa saja kecewa dan menentang Pak SBY tapi itu cuma bagian dari seni segala kemungkinan. Itu cuma mengasilkan oposisi spontanitas.

Begitu juga kemungkinan kedua: Itu adalah spotansitas perlawanan jika SBY melakukan blunder kebangetan seperti kasus Gus Dur dengan poros tengahnya.

Tapi saya sangat memahami pendapat itu. Mungkin tradisi masyakarat kita memang tradisi spontan, tidak sistemik. Akibatnya saat model dicoba untuk dibuat maka variable abstrak dan spontan justru harus Ferizal RamliKang Hasan, apa yag sampeyan katakan adalah sudut pandang menarik.

Bagi saya oposisi itu “harus” sistemik. Bagi Kang Hasan oposisi itu bisa saja spontansitas. Saya tidak menolak adanya oposisi spontanitas. Tapi saya pikir itu adalah prestasi minimalis.

Saya bicara dalam konteks pakem. Pakemnya sebuah politik dalam demokrasi itu ada institusi oposisi secara formal dan sistemik. Satu atau 2 dari partai gurem bisa saja kecewa dan menentang Pak SBY tapi itu cuma bagian dari seni segala kemungkinan. Itu cuma mengasilkan oposisi spontanitas.

Begitu juga kemungkinan kedua: Itu adalah spotansitas perlawanan jika SBY melakukan blunder kebangetan seperti kasus Gus Dur dengan poros tengahnya.

Tapi saya sangat memahami pendapat itu. Mungkin tradisi masyakarat kita memang tradisi spontan, tidak sistemik. Akibatnya saat model dicoba untuk dibuat maka variable abstrak dan spontan justru harus menjadi faktor dominan untuk mendesain model tsb…

(Ferizal Ramli)
Kesimpulan saya, oposisi ala Mas Hasan semakin memperkuat keyakinan saya akan muncul “oposisi ala Pancasila”, “Oposisi ala Indonesia”. Yaitu sama-2 bareng di pemerintahan dan sama-2 siap menikam dalam tikungan. Bagi saya ini adalah sistem yang rusak meskipun secara realitas bisa saja terjadi. Hanya jika tradisi ini yang dibangun maka ini tradisi … Baca Selengkapnyayang rusak…

Dalam sistem demokrasi Eropa (Jerman, UK) yang saya amati, saya tidak ketemu sistem oposisi seperti ini (maaf saya sangat mungkin juga kleru). Kasus per kasus bisa saja terjadi insidental tapi secara sistem, saya tidak berharap model oposisi seperti ini yang ada di Indonesia…

(Hasannudin M. Kholil)
Kang Ferizal, bisa ditunjukan ke saya contoh negara dengan “sistem pemerintahan presidensial” yang memiliki tradisi oposisi formal dan sistemis seperti yang samperan idamkan?
Saya sengaja membri tanda kutip “sistem pemerintahan presidensial” untuk membedakan dengan “sistem pemerintahan parlementer” yang memiliki anatomi dan struktur pemerintahan yang berbeda, termasuk format bangunan oposisinya

(Ferizal Ramli) Ups ini untuk mengomentari tentang Golkar, 2 orang dan MK.

Saya pikir spirit tulisan saya adalah meletakkan Partai sebagai ujung tombak oposisi. Saat itulah yang paling menjadi harapan bagi kita adalah Golkar. Itu menurut saya. Penyembutan nama 2 orang calon Ketum itu adalah turunan dari spirit tulisan saya.

Saya tidak pernah berpikir MK itu adalah variabel oposisi. Jika MK adalah pelangkap pilar bagi demokrasi iya. Tapi apakah dia adalah variabel oposisi untuk proses cross-check kinerja eksekutif? saya pikir itu adalah tugas utama Parlemen! bukan tugas MK.

Apakah MK bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif? Saya tidak pernah melihat ada negara yang menempatkan lembaga MK sebagai harapan untuk melakukan “oposisi” seperti fungsi partai di Parlemen 🙂

Tapi mungkin karena perbedaan sudut pandang saja diantara kita. Saa sendiri mendapat banyak hal dari sudut pandang sampeyan…

Salam,
FR

(Hasannudin M. Kholil)
Sebab nampaknya sampeyan belum memahami konsep oposisi secara lebih utuh, sehingga sampeyan mencampur adukan antara konsep dan realitas oposisi di negara dengan bentuk pemerintahan parlementer dengan negara yang berbentuk ipemerintahan presidensial. Bangunan oposisi yang matang, terlembaga, dan sistemik memang lebih melekat dalam negara yang menganut bentuk pemerintahan parlementer, seperti negara Jerman yang sampeyan banggakan.
Coba deh dibaca lagi bukunya…

(Ferizal Ramli)
Coba sampeyan bicara tentang Amrik. Itu juga sistemik 🙂 Apa ada oposisi Pancasila ala Amrik? Oposisi spontanitas 🙂 )

Amrik lebih sinting lagi, kesepakatan oposisi sudah dilakukan sebelum pemilu. Perancis yang Presidensial juga demikian. Ndak ada itu oposisi spontanitas 🙂

Sekarang giliran anda kasih contoh apakah benar opisisi spontanitas itu adalah pakem dari sistem pemerintahan presidensial?

(Hasannudin M. Kholil)
Soal MK, Amrik, Jerman dipending dulu Kang.
Aku sahur dulu… keburu Imsak, nanti bisa tidak kuat puasa kalau gak sahur 🙂 )
Karena… Gak mau saya dituduh sampeyan oposisi sama Tuhan gara-gara gak puasa siangnya ha ha ha
Anang, Kang Bambang jangan cuma acung jempol. Ayoo komentar… !

(Bambang Priyantoro)
kang Hasan dan Fehrizal yang hebat2 diskusinya, soal membangun oposisi (check and balance) yang permanen di Indonesia ini memang membingungkan, apalagi jika dikaitkan dengan tradisi politik maupun pilihan sistem presidensial/parlementer…. apakah mungkin tradisi oposisi bisa dibangun ditengah-tengah the end of ideologi.. tanpa ideologi? yang terjadi selama ini hanya “grudak-guruduk politik model baru”… karena bicara ideology dianggap kuno sementara tidak ada lem perekat kuat diantara sesama kelompok opsisisi.. oposisi tidak pernah solid guna membangun tradisi pemerintahan yg mapan (lama kelamaan bisa terbangun 2 kutub) yang seimbang antara pemerintah dan oposisi… kelelahan sebagai oposisi tidak karena problem ideology tetapi lebih kepada bahan bakar politik dimana partai opisisi yang terlalu lama (tidak punya menteri) akan garing tdk mampu mememengkan perarungan berikutnya…. oposisi seolah-olah hanya kepada kelompok yang punya meneteri atau tidak, punya proyek atau tidak…

(Bambang Priyantoro)
perdebatan oposisi pada kehadiran figur akan lebih sulit lagi menuju model opisisi permanen karena tidak mudah didapatkan kekuatan daya tarik permanen dalam politik (jika tidak boleh disebut ideology)… tutut, tomy, aburizal bakrie, atau siapapun bukanlah mereka representasi dari partai kekaryaan… namun semua lebih kepada pragmatisme mobilisasi kekuatan sumber daya politik (uang), siapa yang kuat dialah yang menang, namun sangat menarik untuk ditemukan kembali bangunan “oposisi permanen pancasila” yang benar-benar terlepas dari jeratan politik uang dan pertimbangan pragmatis politik lima tahunan… salah satunya mungkin dengan cara seperti yang ditempuh SBY ini yakni membangun tradisi check anda balance tanpa melakukan penggabungan partai, tetapi lebih kepada kesadaran mereka sendiri bergabung dengan pemerintah atau tidak.., cuman persoalan sekarang siapa yang bersedia memilih “pilihan pahit namun sesungguhnya obat bagi bangsa ini”?… menjadi opsisi harus siap jadi partai miskin?

(Ferizal Ramli)
Kang Bambang: banyak point saya setuju. Hanya saya ijinkanlah saya mencoba menjelaskan sudut pandang saya. Saya sengaja mengorbankan figur demi sistem. Tutut, Tommy dan Ical adalah pilihan amat buruk jika kita bicra figur.

Tapi keinginan SBY (yang secara figur lebih baik dari pada Tutut, Tommy & Ical) untuk merangkul Golkar & PDIP dlm koalisi besarnya, bagi saya lebih buruk dari pd Tutut memimpin oposisi misalkan.

Bagi saya saat PDIP dan Golkar masuk pemerintahan berarti tradisi sistem oposisi lah yang hancur. Sementara misalkan (tanpa bermaksud menyederhanakan masalah) Golkar oposisi meskipun dipimpin Tutut sekalipun, itu lebih baik dari pada demokrasi tanpa oposisi.

Idealnya adalah figurnya baik, institusinya baik dan sistemnya baik. Tapi jika saya harus memilih figur atau sistem maka sistemlah yang jauh lebih penting.

Hanya thesis Kang Hasan yg mengatakan adanya oposisi krn sakit hati atau karena performa pemerintah yang anjlok sangat mungkin adl realitas oposisi Indonesia…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s